Advertisement
KPU Kabupaten Magelang Ungkap Data Menarik dari Pilkada Serentak 2024
Focus Group Discussion Penyusunan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024, di Grand Artos Hotel & Convention, Rabu (19/2/2025). - Harian Jogja/Nina Atmasari
Advertisement
Harianjogja.com, MAGELANG-- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Pada Pilkada Serentak 2024, KPU Kabupaten Magelang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Magelang.
Advertisement
Ketua KPU Kabupaten Magelang, Ahmad Rofik mengatakan ada hal yang menarik dan perlu dilakukan evaluasi yaitu terkait surat suara tidak sah yang sudah berada di TPS (Tempat pemungutan Suara) pada hari pencoblosan, 27 November 2024.
Ia menyebutkan angka partisipasi pemilih dalam Pilbup Magelang sebesar Rp80,6% dan Pilgub Jateng 81,02%. Akan tetapi, dari surat suara tersebut, pada Pilbup Magelang ada 6,77% dan pada Pilgub Jateng sebanyak 7,79% dinyatakan tidak sah.
BACA JUGA: Besok Monas Ditutup untuk Masyarakat Umum, Ada Pelantikan Kepala Daerah
"Terdapat surat suara tidak sah. Pemilih hadir ke TPS tetapi surat suara tidak sah. Penyebabnya ada yang karena mencoblos dua, tidak mencoblos atau salah mencoblos. Padahal pemilihan bersamaan, tapi kenapa bisa begitu," kata Ahmad Rofik, dalam kegiatan Focus Group Discussion Penyusunan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024, di Grand Artos Hotel & Convention, Rabu (19/2/2025).
FGD tersebut dihadiri perwakilan Forpimda, OPD, Ormas, akademisi, mantan badan adhoc penyelenggara Pilkada 2024, serta awak media. Jalannya FGD dipandu Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Magelang, Siti Nurhayati.
Ahmad Rofik mengatakan dalam FGD ini akan dilakukan penajaman tentang bagaimana penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, terutama hal yang tidak sinkron antara regulasi dan praktek.
Adapun saat memimpin diskusi, Siti Nurhayati mengatakan FGD merupakan kewajiban KPU Kabupaten dan Kota, sebagai wujud tanggung jawab untuk mengevaluasi dan melaporkan pilkada serentak.
"Ada instrumen yang diberikan, di antaranya terkait pemilihan, kelembagaan dan eksternalitas. Tujuan FGD ini adalah memvalidasi data di lapangan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
HUT ke-41 Kota Mungkid: Memaknai HUT secara Sederhana
DPRD Dorong HUT Kota Mungkid Jadi Semangat Wujudkan Anyar Gress
Advertisement
Longsor di Temanggung Mengancam Jalan Nasional
Jelang Mudik Lebaran, Sejumlah SPBU di Temanggung Ditera Ulang
Tanah Longsor Rusak 3 Rumah di Temanggung, Tidak Ada Korban Jiwa
Advertisement
Sokong Produk Lokal, Masyarakat Temanggung Diminta untuk Belanja di UMKM
Pisang Ikut Picu Inflasi di Kota Magelang, Pemkot Tanam di Lahan Kantor
Buka Bersama Forkopimda Jadi Ajang Curhat Warga Magelang
Sambut Pemudik, Pemkab Temanggung Menambal Jalan Berlubang
Advertisement
Berita Pilihan
Advertisement
Bermanfaat untuk Masyarakat, Program Padat Karya Bakal Dilanjutkan Tahun Depan
Advertisement
Taman Wisata Candi Siapkan Atraksi Menarik Selama Liburan Lebaran 2025, Catat Tanggalnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
