Ketua DPRD Kabupaten Magelang Bertekad Tingkatkan Pembangunan di Semua Sektor

KABUPATEN MAGELANG—Mendapatkan amanah jabatan Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Sakir, S.Sos sadar bahwa dirinya memiliki tanggung jawab yang besar. Dia memiliki tugas ganda, yaitu menjalankan amanat sebagai perwakilan rakyat, serta menjadi salah satu unsur dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang bertugas membina relasi dengan pimpinan di instansi lain.

“Semua anggota DPRD memiliki tugas yang sama, yaitu membawa aspirasi dari masyarakat. Tetapi sebagai Ketua DPRD, ada tugas khusus yaitu membawa lembaga ini bermitra dengan unsur lain dalam Forkopimda,” kata Sakir saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (3/12/2024).

Dia baru dilantik menjadi Ketua DPRD Kabupaten Magelang pada 16 Oktober 2024 lalu. Ketua DPRD menurutnya bukanlah sebuah jabatan pemimpin yang memiliki garis komando.

Semua anggota DPRD memiliki hak yang sama, sedangkan Ketua DPRD dipilih berdasarkan perolehan suara di partai, dari anggota fraksi yang paling banyak. Sakir menjadi anggota DPRD Kabupaten Magelang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dia berasal dari Daerah Pemilihan 2 meliputi Kecamatan Kajoran, Salaman dan Tempuran.

Periode ini merupakan keempat kalinya pria asal Dusun Jurang, Desa Kalisalak, Salaman, ini menjadi wakil rakyat. Selama empat periode atau sejak 2009, pria kelahiran 2 Maret 1968 ini telah mendapatkan banyak tugas dalam Alat Kelengkapan DPRD, yaitu wakil ketua fraksi, ketua fraksi hingga ketua komisi selama dua periode.

Jabatan sebagai ketua DPRD merupakan jabatan yang baru diamanatkan kepadanya pada periode 2024- 2029 ini. “Capaian [hasil pembangunan] di Kabupaten Magelang saat ini tidak lepas dari pemerintah di periode sebelumnya, banyak yang sudah ditorehkan. Dari keberhasilan ini, ada banyak hal yang perlu ditingkatkan melalui pembangunan di semua sektor,” katanya.

Beberapa bidang yang perlu menjadi fokus pembangunan di Kabupaten Magelang, menurut alumnus Jurusan Administrasi Negara Universitas Tidar ini, yaitu layanan publik untuk mengejar standar pelayanan minimum, layanan dasar berupa pendidikan dan kesehatan, serta masalah penurunan angka kemiskinan dan stunting.

“Hal yang juga menjadi PR di Kabupaten Magelang adalah pendidikan, karena angka partisipasi murni sekolah belum mencapai wajib belajar 9 tahun. Padahal untuk menjadikan Kabupaten Magelang sebagai daerah yang cerdas tentunya bidang pendidikan menjadi hal penting,” ujar dia.

Tekad kuat untuk mengambil peran dalam pembangunan di Kabupaten Magelang ini awalnya tidak pernah terlintas dalam pikiran Sakir muda. Selepas kuliah pada 1988, ia memulai kariernya sebagai karyawan sebuah perusahaan di bidang keuangan.

Pada saat itulah, seorang kerabat dekatnya mengajak terjun ke dunia politik dengan bergabung di partai pimpinan Megawati. Bermula dari pengurus tingkat ranting (desa), karier politik Sakir melesat menjadi Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) PDIP Salaman dan menjadi Bendahara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Magelang hingga tiga periode.

“Di partai, saya mendapatkan tugas untuk maju menjadi anggota DPRD. Bagi saya ini adalah jalan yang untuk bisa melakukan peran lebih yaitu memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat dan ikut mengawal kebijakan pemerintah. Jadi upaya untuk turut membangun Kabupaten Magelang bisa lebih maksimal,” katanya.

Sakir tidak memungkiri saat ini para wakil rakyat terkadang mendapatkan persepsi kurang baik di masyarakat.

Dari tantangan tersebut, ia termotivasi untuk benar-benar menjadi penyambung atau alat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Hal tersebut sesuai sumpahjabatannya. “Saya yakin ketika ada niat dan kemauan, maka jalannya tidak akan sulit,” tegasnya. (***)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News