Advertisement

DPRD Kabupaten Magelang Apresiasi Capaian Pembangunan Kota Mungkid

Media Digital
Jum'at, 22 Maret 2024 - 11:45 WIB
Sunartono
DPRD Kabupaten Magelang Apresiasi Capaian Pembangunan Kota Mungkid Masyarakat Kabupaten Magelang memperingati Hari Jadi ke-40 Kota Mungkid, yang jatuh pada hari ini, Jumat (22/4/2024). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang mengapresiasi capaian pembangunan yang telah diraih hingga saat ini, dan tetap mengingatkan agar pelaksanaan pembangunan lebih optimal. - Istimewa

Advertisement

MUNGKID—Masyarakat Kabupaten Magelang memperingati Hari Jadi ke-40 Kota Mungkid, yang jatuh pada hari ini, Jumat (22/4/2024). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang mengapresiasi capaian pembangunan yang telah diraih hingga saat ini, dan tetap mengingatkan agar pelaksanaan pembangunan lebih optimal.

Ketua Komisi I DPRD Magelang, Budi Purnomo mengungkapkan perjalanan pemerintahan di Kabupaten Magelang sudah berjalan baik, namun tetap ada catatan agar ke depan bisa lebih baik lagi. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) yang tercantum dalam LKPJ Bupati 2023 terealisasi 67,9%, di bawah target 7,68%. Penyebab tidak tercapainya target IRB adalah banyaknya jabatan di eselon II sampai eselon IV yang kosong, sehingga menimbulkan penilaian kerja yang tidak maksimal.

Advertisement

BACA JUGA : Festival UMKM Kabupaten Magelang Ikut Ramaikan HUT Ke-78 Kemerdekaan RI

"Pemerintahan ini sentral, jadi di usia 40 tahun, khususnya birokrasi harus lebih bisa diingkatkan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah, bersih dan akuntabel. Kabupaten Magelang sebenarnya tidak kekurangan stok ASN, karena mata rantai purna ASN dan penambahan baru seimbang jumlahnya, namun penambahan terpusat bidang pendidikan dan kesehatan. Pemkab agar lebih profesional menempatkan ASN sesuai kapasitas, tanpa bermuatan positif," kata Budi Purnomo, Kamis (21/3/2024).

Di bidang perekonomian dan sosial, Ketua Komisi II, Prihadi berharap di usia 40 tahun, Kota Mungkid semakin menjadi pusat pemerintahan yang bisa mendorong pembangunan Kabupaten Magelang menjadi lebih baik lagi. Peluang keberadaan Candi Borobudur sebagai Destinasi Super Prioritas (DSP) harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang.

"Kabupaten Magelang harus bersolek agar lebih cantik lagi sehingga nantinya pengunjung ke Borobudur bisa melanjutkan wisata ke destinasi-destinasi lain. Gotong royong para pelaku wisata sudah terjalin untuk saling mendukung. Kolaborasi dengan UMKM juga perlu ditingkatkan untuk menambah penghasilan masyarakat," kata Prihadi.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Magelang, M. Sakir menambahkan jika merujuk pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024, capaian pembangunan infrastruktur di Kabupaten Magelang tercapai. Namun, anggota Fraksi PDIP ini mengungkapkan meski capaian secara data telah sesuai RPJMD, kondisi infrastruktur di lapangan perlu ditingkatkan.

"Kondisi jalan, jembatan dan irigasi masih perlu ditingkatkan. Memang sejak pandemi Covid-19, anggaran pembangunan infrastruktur kecil. Saat ini kondisi telah pulih, namun anggaran infrastruktur belum seperti sebelum pandemi. Perlu upaya pengalokasian anggaran lebih banyak sebab infastruktur adalah layanan dasar yang wajib bagi pemerintah daerah kepada rakyat," kata Sakir.

Ia mengapresiasi tradisi gotong royong yang masih dilestarikan oleh masyarakat terutama pedesaan, sehingga bisa meningkatkan hasil pembangunan infastruktur yang dilaksanakan dengan anggaran terbatas. Budaya ini juga perlu diterapkan dalam pemerintahan yakni bagu membahu sesuai kewenangan masing-masing dalam mencapai pembangunan agar sesuai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Magelang 2024 yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah.

Adapun di bidang pendidikan dan kesehatan, Ketua Komisi IV, Sukur Ahadi mengatakan capaian pembangunan sudah baik namun masih perlu evaluasi yang lebih komprehensif, karena target sesuai RPJMD seperti agar semua sekolah terakreditasi A belum tercapai, saat ini masih banyak sekolah yang terakreditasi B.

"Standar Pelayanan Minimal atau SPM di bidang kesehatan juga perlu ditingkatkan. Program-program kesehatan disiapkan, anggaran disiapkan, jadi bagaimana agar ibu hamil bisa melahirkan dengan sehat, kasus penyakit menular dan tidak menular turun, angka stunting turun. Penanganan masalah kesehatan harus terpadu, semua stakeholders harus terlibat aktif," Sukur Ahadi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Advertisement

Harian Jogja

Video Terbaru

Advertisement

Harian Jogja

Berita Pilihan

Advertisement

alt

Joko Pinurbo Berpulang, Okky Madasari : Karyanya Akan Selalu Relevan

Bantul
| Sabtu, 27 April 2024, 15:37 WIB

Advertisement

alt

Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali

Wisata
| Sabtu, 20 April 2024, 19:47 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement